Amelia Anggraini Dorong Reformasi Sistem Intelijen Hadapi Perang Modern
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong reformasi sistem intelijen nasional untuk memperkuat pertahanan menghadapi spektrum perang modern.
Menurutnya, pembaruan sistem intelijen harus berlandaskan dua prinsip utama, yakni integritas dan akuntabilitas demokratis, serta kemampuan adaptif terhadap ancaman siber dan disinformasi.
“Di era digital, ancaman tidak lagi datang dari musuh konvensional. Data breach, hacktivism, propaganda digital, dan deepfake operations telah menjadi bagian dari spektrum perang modern,” kata Amelia di Jakarta, Jumat (10/10).
Ia menekankan bahwa modernisasi pertahanan tidak hanya menyangkut hardware seperti alutsista, tetapi juga software berupa strategi, tata kelola, dan nilai-nilai dalam sistem pertahanan.
Transformasi digital, lanjutnya, menuntut sinergi antara TNI, industri pertahanan, lembaga riset, dan DPR RI sebagai pengarah kebijakan.
“Pertahanan siber bukan hanya kemampuan teknis untuk menyerang balik, tetapi juga kesiapan negara melindungi warga dari dampak sosial politik serangan digital, termasuk ujaran kebencian, polarisasi, dan manipulasi opini publik,” ujarnya.
Amelia menambahkan, DPR RI tengah menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang menyeimbangkan antara kedaulatan, keamanan, dan kebebasan sipil.
Selain itu, DPR juga memperkuat diplomasi pertahanan melalui forum bilateral seperti Parliamentary Friendship Group dan multilateral seperti AIPA serta BKSAP DPR RI.
“Diplomasi ini menjadi instrumen penting untuk membangun trust dan interoperabilitas pertahanan kawasan, terlebih di tengah dinamika Indo-Pasifik yang kian kompleks,” kata Amelia.