AHY Sebut Dinamika Politik Hal Wajar, Tekankan Kepentingan Nasional
MEDIATAMA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan dinamika politik yang berkembang saat ini merupakan hal yang wajar. Pernyataan itu disampaikan menanggapi isu posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan disinggung sejumlah politisi.
Menurut AHY, setiap partai memiliki sikap, agenda, dan kepentingannya masing-masing. Namun, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partisan.
“Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan,” kata AHY usai rapat bersama Banggar DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengatakan Partai Demokrat memiliki tanggung jawab berbeda ketika berada di pemerintahan maupun saat menjadi oposisi. Saat berada di pemerintahan, partainya berkewajiban memastikan program dan janji politik dapat direalisasikan. Sementara ketika menjadi oposisi, perannya adalah memberikan kritik yang konstruktif serta menawarkan solusi.
“Dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah,” tambahnya.
AHY menilai demokrasi akan berjalan sehat apabila prinsip checks and balances tetap dijaga. Ia menegaskan Partai Demokrat bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawal berbagai kebijakan agar berpihak kepada masyarakat.
“Hari ini Demokrat bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin terus mengawal agar program-program dan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, ekonomi tumbuh dengan keadilan, serta berbagai agenda besar lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, berharap PDIP bersikap tegas terkait posisinya, apakah bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.
“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).