Kaum Disabilitas Diharap Bisa Beri Warna Baru di Dunia Politik

Dok. Istimewa
Mediatama, Semarang – Dalam Pemilihan Legislatif 2019, ada puluhan penyandang disabilitas mencalonkan diri sebagai calon anggota legeslatif. Mereka tersebar di beberapa wilayah dengan partai berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah penyandang disabilitas asal Yogyakarta, Anggiasari Puji Aryatie yang maju pencalonan dari Partai NasDem.
Peluang keterpilihan disabilitas dinilai sangat besar. Karena, selain memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan, para caleg disabilitas itu biasanya berasal dari kalangan aktivis yang telah memiliki jejaring antar komunitas.
“Potensi keterpilihan mereka sangat besar, karena di daerah mereka termasuk publik figur dan aktif berorganisasi antar komunitas. Dari sisi jejaring, mereka juga sudah terbentuk,” kata Ketua I Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang kepada wartawan, Senin (15/4).
Dikatakannya, dari data yang dimiliki, ada 41 caleg disabilitas yang maju pada Pemilu 2019, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Dari para caleg itu, tidak ada yang berbarengan dalam satu dapil. Sehingga peluang untuk terpilih bisa menjadi lebih besar.
“Kami dari komunitas mendorong untuk mendukung caleg disabilitas tanpa memandang partainya. Teman-teman hampir berada pada Dapil yang berbeda, sehingga peluangnya besar. Kecuali kalau dalam satu dapil, akan berebut suara,” ungkapnya.
Pihaknya meyakini, ketika mereka terpilih menjadi anggota legislatif akan menyuarakan kesetaraan hak bagi kaum disabilitas. Pasalnya, kata dia, kurang perhatiannya pemerintah akan penyandang difabel disebabkan karena tidak ada yang menyuarakan.
“Kita ingin ketika mereka berhasil duduk sebagai legislatif dapat menyuarakan keberpihakan dan kesetaraan terhadap disabilitas melalui undang-undang,” harapnya.
Ditegaskan, salah satu hal utama yang perlu dilakukan oleh caleg disabilitas ketika lolos ke parlemen adalah mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas. Dimana salah satu amanatnya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas, yang hingga kini belum terbentuk. Mereka, termasuk Anggia, diyakini tidak hanya eksklusif menguasai isue disabilitas. Mereka juga menguasai isue-isue yang lebih luas terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia
“Paling tidak yang pertama disuarakan adalah implementasi pembentukan komnas disabilitas. Karena kalau komnas itu terbentuk, semoga tercipta pemenuhan hak dan kesetaraan terhadap disabilitas,” harap Heppy.
Menurut Happy para caleg penyandang disabilitas juga relatif dikenal masyarakat. Hal ini karena para caleg kerap melakukan advokasi dalam kegiatan mereka di organisasi. Menurut Happy, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,25 juta orang. Tetapi menurut Happy jumlah sebenarnya penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih mencapai dua belas juta jiwa.
“Banyak petugas pendaftaran pemilih, yang tidak mencatat disabilitas pemilih, akibatnya di dalam DPT jumlahnya lebih sedikit,” kata Happy.
Dia berharap, petugas pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, tetap memperhatikan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar mudah diakses penyandang disabilitas.  Happy mencontohkan TPS misalnya harus mudah diakses bagi penyandang kursi roda atau bagi para tuna netra.
Petugas di TPS juga perlu memperhatikan ketersediaan logistik bagi para pemilih dengan disabilitas seperti template bagi penyandang tuna netra.  Dia berharap petugas TPS memahami kebutuhan para penyandang disabilitas karena penyelenggara pemilu pun sudah memiliki buku panduan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
“Petugas di TPS harus melayani penyandang disabilitas dengan baik,” terangnya.
Di kesempatan lain,pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Reza Hariyadi mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak-hak, termasuk hak politik yang sama sebagai warga negara. Pengabaian terhadap eksistensi hak politiknya akan bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XIII/2015, menjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita atau disabilitas mental selama tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional.
“Hal tersebut untuk menjamin terlindunginya hak pilih penyandang disabilitas, sekaligus mewujudkan kualitas pemilu yang demokratis,” katanya.
Dia melanjutkan, selama ini belum ada kebijakan affirmasi bagi penyandang disabilitas. Terutama menyangkut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik.
“Jaminan UU hanya menyangkut hak pilih. Ini wujud dari perlindungan HAM dan wujud prinsip kesetaraan di muka hukum dan pemerintahan yang termaktub dalam konstitusi,” tuturnya.
“Sehingga caleg disabilitas memiliki peluang yang besar untuk terpilih,” imbuhnya. (*/ardn)

Tokoh Lintas Agama Ajak Warga Pilih Eva Yuliana

Eva Yulianai. (Dok/Pribadi)
Mediatama, Semarang – Politisi NasDem Eva Yuliani merupakan Caleg Dapil V Jawa Tengah (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Nama Eva bukanlah nama baru dalam panggung politik Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kalangan pemuka agama dan pedagang di Solo pun mengakui sosok Eva sangat kompeten, dan cocok mewakili warga dapilnya di Senayan, sebagai anggota Dewan.
Tokoh lintas agama Kota Solo, Pendeta Manati I Zega menilai, Eva Yuliana memiliki komitmen terhadap pluralisme dan keberagaman. Hal ini dia lihat setelah kerap bertemu dan bekerjasama dalam sejumlah kegiatan masyarakat di Solo.
“Mbak Eva itu menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dia punya nilai itu,” kata Manati Zega kepada wartawan, Sabtu (13/4/2019).
Menurutnya, seorang wakil rakyat harus mempunyai cara pandang dan prinsip menghargai kemajemukan bangsa. Sebab, saat ini di Indonesia sedang menguat politik identitas yang bisa memecah belah bangsa. Eva sendiri dinilainya matang di politik, karena tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 1999-2004.
“Indonesia sedang menghadapi masalah politik identitas bernuansa SARA. Perlu orang-orang  yang mau menjaga kebersamaan,” papar Pendeta di Gereja Injili Agape Sola Fide Solo ini.
Pendeta Manati menjelaskan, dia mengenal Eva sekitar dua tahun lalu. Di Kota Solo, mereka kemudian kerap terlibat dalam kegiatan yang sama di dalam masyarakat seperi mengembangkan ekonomi warga.
Komitmen Eva, kata Manati bisa terlihat misalnya ketiga mengadakan kegiatan bersama di lingkungan gereja. Eva yang seorang muslim dan berhijab tampak tak canggung berada di tengah jemaat gereja.
“Kita beberapa kali melakukan kegiatan di gereja, misalnya menggelar bazzar bersama dan dia tampak tidak bermasalah dengan itu,” ujarnya.
“Fokus kegiatannya adalah bagaimana bisa menolong sesama yang membutuhkan,” imbuh Manati.
Bukan hanya dengan Umat Kristiani, menurut Manati, Eva juga bergaul dengan komunitas-komunitas agama lain seperti tokoh agama Budha. Manati melihat kedekatan Eva dengan berbagai golongan di masyarakat, karena Eva merupakan pribadi yang ‘sudah bebas dari dirinya’.
“Artinya, Eva sudah yakin dengan identitasnya sendiri, sehingga dia lebih banyak berbicara soal kepentingan-kepentingan bersama,” katanya.
Di kesempatan lain, pengasuh Ponpes Alqurani Azzayadi Solo, Gus Karim melihat sosok Eva adalah pribadi yang baik. Eva juga dekat agama serta lingkungan sekitar.
“Beliau adalah orang yang baik, ahli silaturahim, fahamnya Ahlussunnah Wal Jamaah dan beliau suka sholawatan, dan berbakti kepada orangtua. Dan beliau adalah orangnya supel mudah bergaul,” kata Gus Karim.
“Ayok orang Solo, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten, pilih nomor 1 dari NasDem Bu Eva sebagai anggota DPR RI,” imbuh pengasuh Ponpes Popongan Solo.
Sementara itu, di kalangan pedagang pun Eva cukup dikenal. Eva tak sungkan makan di pinggir jalan dan menerima aspirasi dari rakyat.
“Aku salut sama Bu Eva karena sering makan ke warung angkringan. Saya salut karena Bu Eva mau makan disitu. Saya pedagang mendukung Bu Eva, Yes Bu Eva,” ujar pedagangan angkringan di Solo, Supri.
Tahun ini, Eva kembali maju melalui Partai NasDem. Eva ingin mengabdikan dirinya untuk negara dan khusunya wilayah di dapilnya.
“Mengapa saya maju dalam Pemilu 2019? Alasannya simpel. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, termasuk pada warga di dapil saya,” kata Eva. (*/ardn)

Maju Jadi Caleg DPR RI, Eva Yuliana Direstui Ibunda Jokowi

Eva Yuliana Saat Meminta Restu Kepada Ibunda Presiden Jokowi untuk Maju Sebagai Caleg. (Istimewa)
Mediatama, Solo – Caleg DPR RI Partai Nasdem Dapil V, Eva Yuliana menggelar kampanye yang dihadiri 7.000 relawan di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/4). Di kesempatan yang sama, mantan aktivis yang juga santriwati ini memohon restu kepada ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sudjiatmi Notomiharjo untuk maju di pemilihan legislatif (pileg).
Sebaliknya, Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi pun memberikan restu kepadanya. Sudjiatmi mendoakan, agar apa yang menjadi cita-cita Eva bisa dikabulkan dan Eva bisa menjadi seorang wakil rakyat.
“Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-cita mbak Eva terkabul, amin,” kata Sudjiatmi.
Eva berharap, restu dari ibunda Jokowi tersebut bisa mengantarkannya ke kursi wakil rakyat di DPR RI. Sebelum meminta restu kepada Sudjiatmi, Eva terlebih dahulu memohon restu kepada ibundanya. Dengan duduk bersimpuh, Eva pun memohon restu. Dengan menggunakan bahasa Jawa, suara Eva terdengar terbata-bata dan sedikit terisak.
Momen permohonan restu ini  membuat suasana hening. Para relawan dan pendukung Eva begitu seksama menyaksikan momen tersebut.
 “Bu Sudjiatmi, panjenengan sampun kula anggep ibu kula piyambak. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi kelampahan sedya kula. (Bu Sudjiatmi ibu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Saya mohon doa restu semoga cita-cita saya tercapai)” ucap Eva dengan suara terbata-bata.
Permohonan yang sama diutarakan Eva kepada seluruh pendukungnya agar bisa memenangkan dirinya pada Pileg 2019. Eva mengaku, pertarungannya di Dapil V yakni Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali menjadi pertarungan yang menyenangkan.
“Kalau saya tidak menyebut sebagai Dapil neraka, justru ini saingannya orang hebat-hebat. Saya semakin optimis untuk bisa menang,” ucapnya.
Konsolidasi Ribuan Relawan
Di agenda ini, 7 ribu relawan pendukung Jokowi yang mengatasnamakan diri sebagai Bolone Jokowi Bolone Eva, menghadiri konsolidasi di GOR Sritex Arena, Solo. Caleg DPR RI Dapil V Eva Yuliana menjadi inisiator acara tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi amunisi untuk memenangkan mantan Wali Kota Solo tersebut. Sekaligus mengantarkan Eva ke kursi wakil rakyat.
Mereka yang hadir relawan, Bolone Jokowi Bolone Eva. Ada 7 ribu relawan dari berbagai daerah di Dapil V yakni di Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali.
“Visi dan misi pak Jokowi itu sejalan dengan visi dan misi saya, jadi kami sejalan, saling mendorong dan sengkuyung untuk merealisasikan apa yang sudah diarahkan. Kami menargetkan kemenangan mutlak untuk pak Jokowi-Ma’ruf Amin,” ucap santri yang pernah memimpin Fatayat NU di Jateng ini.
Eva berharap, selepas dari kegiatan ini para relawan dapat menyampaikan visi dan misi dari paslon Jokowi-Ma’ruf Amin kepada para tetangga dan masyarakat lainnya. Dengan begitu, maka suara untuk Jokowi-Ma’ruf Amin akan semakin bertambah. (*/ardn)

Pengalaman dan Paham Banyak Hal, Caleg Difabel ini Dinilai Layak Mewakili Warga Yogyakarta

Foto: instagram@anggiasari.puji.aryatie
Mediatama, Semarang – Anggiasari Puji Aryatie adalah calon legislatif yang ingin memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Anggia masuk ke Partai NasDem dan menjadi caleg untuk daerah pemilihan Yogyakarta. Oleh orang-orang sekitarnya, Anggia dikenal sosok yang berkemauan untuk maju dan punya tekad kuat.
Sahabat Anggia, Nursam (25) mengenal caleg disabilitas itu sebagai sosok yang rendah hati dan cerdas. Anggia juga dinilainya sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang bagaimana berjuang mendapatkan kesetaraan sebagai penyandang disabilitas.
“Kami tahu betul bagaimana sifat Mbak Anggi yang humble, dan perjalanan pendidikan dia di sekolah umum (bukan SLB). Kami yakin Mbak Anggi sudah paham betul apa isu-isu perempuan, disabilitas dan pendidikan,” ujar Nursam, Rabu (11/4/2019).
Nursam mengatakan, jika Anggia terpilih menjadi anggota legislatif, maka saat membuat regulasi dia akan tahu persis karena mengalami secara langsung.
“Belum lagi ditambah berbagai pengalaman Anggia di berbagai organisasi disabilitas, saya pikir Pemilu Legislatif ini menjadi momentum yang baik,” tuturnya.
Mahasiswi Pascasarjana ini menambahkan, Anggia kerap menemui berbagai masalah yang perlu dibenahi. Terutama di bidang pendidikan dan isu kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
“Banyak warga disabilitas yang merasa selama ini tidak mendapat hak yang sama dengan warga lain, kesetaraan di berbagai hal itu penting,” tuturnya.
Rekan Anggia lainnya, Ridwan Barkhoi menuturkan hal senada, Menurutnya, Anggia layak dipilih karena ia mempunyai misi yang jelas untuk menuju kursi parlemen di Senayan.
“Saya menilai Mbak Anggia ini layak didukung dan diperjuangkan, isu kesetaraan disabilitas ini bukan baru diusung oleh mba Anggia saat ini saja, tetapi sudah tujuh tahun ia perjuangkan bersama komunitasnya,” ujar Ridwan.
Ridwan menjelaskan, Anggia adalah orang yang tidak peduli dengan politik. Namun melihat Anggia yang semangat memperjuangkan hak disabilitas, ia pun membantunya dengan ikhlas.
“Mba Anggia beda banget dengan orang-orang yang sudah lama di politik. Saya sebagai orang non disabilitas merasa harus ada keterwakilan penyandang disabilitas di legislatif, apalagi mba Anggia ini sangat mampu dan paham soal undang-undang atau peraturan untuk kesetaraan disabilitas,” tuturnya.
Dikatakan Ridwan, berdasarkan aspirasi para penyandang disabilitas, khususnya di wilayah DIY, sebagian besar mengharapkan kesetaraan terutama di bidang pendidikan dan lapangan kerja.
“Teman-teman disabilitas ingin ada kesamaan hak, bekerja dan berkarya berdampingan dengan yang lain, tentunya pekerjaan yang layak. Masih banyak disabilitas belum dapat akses yang sama,” tuturnya.
Sementara itu, Anggia menegaskan akan terus berjuang untuk bisa melenggang ke DPR. Dia ingin memperjuangkan kaum difabel dengan segenap kemampuannya.
“Perjuangan, pokoknya kita terus berjuang, kita usahakan semaksimal mungkin dengan berbagai strategi tanpa politik uang,” katanya.
Relawannya pun, kata dia, sudah terbuka untuk bercerita tentang disabilitas, tentang kemanusian, dan rencana ke depan tentang pendidikan inklusif serta pekerjaan yang layak bagi disabilitas.
“Saya juga tekankan kepada teman-teman, masyarakat ketika saya hadir, mereka harus mencari informasi sebanyak mungkin. Siapa sih Anggiasari, tanya dengan lembaga yang pernah bekerjasama dengan saya, untuk mengetahui rekam jejak saya seperti apa,” tuturnya.
“Jadi memang saya sarankan demikian, karena dengan kepercayaan dan rekam jejak yang jelas, dengan riwayat hidup jelas, politik menjadi sesuatu yang bisa dilakukan tanpa politik uang,” imbuhnya.
Namun, Anggia akan berbesar hati andai kalah karena pesaingnya main politik uang. Karena baginya, memilih dengan hati nurani jauh lebih berharga.
“Kalau terjadi politik uang dan saya kalah karena itu, saya tetap berbangga hati karena yang memilih saya adalah suara murni, tidam ada politik uang dan itu jauh lebih berharga. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya,” paparnya. (*/ardn)

Eva Yuliana Ajak Warga Jawa Tengah untuk Tidak Golput

Eva Yuliana. (Istimewa)
Mediatama, Semarang – Jelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019, pemerintah dan penyelenggara Pemilu gencar melakukan sosialisasi tahapan dan peserta pemilu kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna menekan angka golongan putih (Golput) serta menghimbau masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS, dan menyalurkan hak pilihnya.
Hal serupa juga dilakukan sejumlah partai peserta Pemilu, salah satunya partai nasional demokrat (Nasdem). Mulai dari elite hingga kader partai di tingkat bawah, pun tak kalah gencar mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya menyalurkan hak suara dalam sebuah pesta demokrasi.
Salah satunya dilakukan oleh politisi partai Nasdem, Eva Yuliana. Eva yang saat ini maju sebagai Caleg DPR RI partai Nasdem untuk Dapil Jateng V meliputi Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Solo ini menyebut, kecintaan warga Indonesia termasuk warga Jawa Tengah pada negara tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih merupakan salah satu bukti kecintaan kepada Indonesia.
“Saya yakin, dulur-dulurku (Saudaraku) orang yang cerdas, orang yang amanah, dan sangat cinta dengan tanah air. Saya yakin warga Jawa Tengah akan menunjukkan rasa cinta mereka kepada negara dan tidak akan Golput,” ujar Eva saat dihubungi Selasa (9/4).
Selain menghimbau masyarakat untuk tidak Golput, Eva yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 1999-2004 ini juga meminta masyarakat memilih pemimpin dengan menggunakan hati, berdasarkan sosok yang telah teruji dan berbuat banyak untuk Indonesia, serta memilih wakil rakyat yang amanah.
“Memilih pemimpin bangsa dan juga wakil rakyat, pilihlah pemimpin yang sudah teruji, sudah berbuat banyak bagi negara, dan pilihlah wakil rakyat yang amanah,” tuturnya.
Provinsi Jawa Tengah, masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah dan legislatif di berbagai hal. Mulai dari perekonomian, sosial, budaya dan lainnya. Eva menuturkan, jika dirinya dipercaya sebagai anggota legislatif, ia hanya ingin mengabdi dan berbuat untuk warga khususnya di Dapilnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
“Jika Insya Allah saya terpilih, saya akan berjuang untuk masyarakat terlepas nanti akan berada di Komisi berapa dan membidangi sektor apa,” tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menghimbau masyarakat tidak Golput dan tetap menggunakan hak suaranya, di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Meski demikian, dalam memilih, masyarakat harus tetap kritis mempertimbangkan pasangan calon presiden maupun para calon legislatif.
“Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan pemilih, kami menyarankan sebaiknya jangan golput,” kata Manajer Pengawasan JPPR, Alwan Ola Riantoby.
Dia menyebutkan, pasangan calon presiden maupun para calon legislatif yang bersaing di Pemilu Serentak 2019 mendatang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun Alwan juga menegaskan, menjadi Golput memang merupakan hak seseorang, tetapi sebaiknya, sikap tersebut dilandasi pertimbangan yang matang dan melalui penelitian yang mendalam.
“Sikap Golput maupun tidak Golput tetap harus melalui pertimbangan yang panjang dari pemilih,” ujarnya.
Alwan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa menjadi salah satu acuan pemilih dalam mempertimbangkan kualitas para calon. Jika ada para calon yang sebelumnya merupakan penyelenggara negara, tetapi tidak melaporkan LHKPN, itu mengindikasikan calon tersebut tidak taat prosedur dan tidak layak dipilih.
“Itu bisa menjadi indikator sederhana untuk menilai para calon,” katanya.
Alwan juga menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi kesempatan pendaftaran pindah memilih hingga tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, bisa mengurangi angka golput karena alasan administratif. Tetapi putusan ini tetap harus ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum dengan membuat surat edaran kepada KPU daerah sehingga ada kesepahaman dalam menterjemahkan keputusan MK.
Dia mencontohkan, putusan MK menyebutkan bahwa kesempatan pindah memilih hanya berlaku kepada mereka yang sedang dalam tugas, sedang menjalani rawat jalan, atau dalam masa tahanan. Putusan tersebut tidak mencakup kelompok mahasiswa. Padahal jumlah mahasiswa yang jauh dari TPS tempat dia terdaftar sangat banyak.
Menurutnya Alwan, harus ada kesepahaman antara seluruh jajaran KPU bahwa mahasiswa juga menjadi bagian dari putusan MK tersebut. Dia menyatakan, jangan sampai KPU di daerah mengkerdilkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
“Semakin KPU menjamin hak pilih, jumlah golput pasti akan semakin kecil,” ujarnya. (*/ard)

Santri di Jateng Didorong untuk Jadi Pengusaha

Eva Yuliana. Istimewa
Mediatama, Solo – Pelatihan yang tepat serta adanya dorongan dari pemerintah, diyakini bisa mengembangkan ekonomi santi menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Terlebih, jumlah pondok pesantren yang mencapai 4 ribu khusus di Jawa Tengah saja, bisa membantu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
“Jika ini mau dikelola dengan serius, ekonomi santri bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Lebih luas, pengembangan ekonomi santri di Jawa Tengah diharapkan bisa membantu mengentaskan kemiskinan,” ujar politisi Partai Nasdem, Eva Yuliana, kepada wartawan, Senin (1/4)
Untuk mewujudkan hal itu, Eva yang merupakan seorang anak pengusaha ini mengaku sudah merumuskan sejumlah cara untuk membantu para santri untuk bisa menjadi seorang entrepeneur. Menyediakan alat, pemberian pelatihan oleh tenaga profesional hingga mengasah jiwa ekonomi santri dengan membuatkan usaha di pondok pesantren yang bekerjasama dengan retail modern, menjadi sebuah strategi jika nanti dirinya terpilih maju ke senayan.
“Dengan seperti itu, maka toko itu bisa jadi laboratorium santri untuk bisa mendapat ilmu tentang retail modern. Karena ilmu retail modern itu tidak mudah, dari penataan barang yang akan dijual, kemudian manajemen pergudangan hingga manajemen keuangan butuh keahlian khusus. Toko yang kita usahakan saya harap bisa bermafaat secara optimal sebagai lahan untuk santri belajar jadi entrepreneur matang, khususnya dalam hal retail,” tutur Eva yang masuk sebagai Caleg DPR RI di Dapil Jateng V yang meliputi wilayah Solo, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten ini.
Eva meyakini, pengembangan ekonomi santri bukan hal sulit. Dirinya percaya, Ponpes siap dengan hal itu.
“Sebagai alumni santri tentu saya dapat dengan mudah menceritakan, bahwa santri adalah kader bangsa yang paling siap menghadapi segala kondisi. Santri dibesarkan dengan menguatkan mentalnya, penguasaan bagaimana menghadapi kondisi sosial yang ada,” imbuhnya.
Mengenai regulasi, Eva menilai khusus untuk santri tidak diperlukan. Menurutnya, cara untuk mendorong santri menjadi seorang entrepreneur yaitu dengan memberikan bekal yang diperlukan.
“Kemudian kalau yang didorong, bagaimana kita membekali pendidikan entrepeneur kepada santri itu yang diharapkan. Jadi alumni pondok pesantren lebih matang dan lebih siap untuk kembangkan dan berinovasi dalam hal ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di kesempatan berbeda mengatakan, keberadaan 4.759 ponpes di Jateng dengan sekitar 600 ribu santri bakal menjadi kekuatan ekonomi. Sehingga karakter para santri yang sudah baik, harus diimbangi dengan kesiapan para santri menghadapi tantangan ekonomi di tengah kemajuan teknologi dan industri global seperti sekarang dan yang akan datang.
Berbagai upaya pun dilakukan Pemprov Jateng guna mendukung dan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk UMKM di lingkungan ponpes. Di antaranya berupa bantuan bibit untuk sektor pertanian, pelatihan, pengemasan hingga pemasaran produk UMKM. Selain itu,  membantu mengurus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan lainnya, serta bantuan kredit modal usaha melalui Kredit Mitra 25 Bank Jateng, menjadi upaya yang telah dilakukan Pemrov Jateng.
“Pada periode tahun 2018-2019, kami menyiapkan PIRT dan sertifikat halal untuk 100 UMKM secara gratis, kemudian 2020 ditingkatkan menjadi 500 UMKM termasuk pondok pesantren. Bagi pondok pesantren yang memiliki usaha dan ingin mengurus PIRT dan sertifikat halal, datang ke Pemprov dan semua gratis. Ini upaya untuk berkembangnya UMKM di Jawa Tengah,” beber pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.
Pemerintah pusat sendiri saat ini tengah gencar melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha industri baru, dan pengembangan unit industri di lingkungan pesantren, yang dinamakan program Santripreneur. Hal itu pun menjadikan ponpes berpotensi besar menciptakan wirausaha baru dan menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Dalam implementasi Santripreneur ini, ada dua model penumbuhan wirausaha industri baru dan pengembangan unit industri di ponpes. Yaitu Santri Berindustri dan Santri Berkreasi.
Santri Berindustri merupakan upaya pengembangan unit industri yang telah dimiliki oleh ponpes maupun penumbuhan unit industri baru yang potensial. Langkah ini diharapkan mendorong unit industri tersebut menjadi tempat magang para sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
Sedangkan, model Santri Berkreasi merupakan program kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan potensi kreatif para santri maupun alumni yang terpilih dari beberapa ponpes untuk menjadi seorang profesional di bidang seni visual, animasi dan multimedia sesuai standar industri saat ini. (*ardn)

Kuliner Harus Jadi Andalan Pendukung Wisata di Solo

Eva Yuliana. dok/istimewa
Mediatama, Semarang – Keberagaman Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya kuliner di Kota Surakarta (Solo), bukan hanya sebagai pelengkap, sebaliknya keragaman kukiner ini harus menjadi salah satu sektor unggulan. Terlebih, Kota Solo menjadi tujuan wisata domestik dan internasional.
“Tak bisa dipungkiri, keberagaman kuliner di Kota Solo turut menjadi salah satu alasan daya tarik wisatawan di Kota Solo,” kata politisi NasDem, Eva Yuliana, Selasa (26/3).
Untuk itu, Eva menyebut jika pemberdayaan usaha kuliner di Solo dan sekitarnya adalah hal yang mutlak mendapat perhatian semua pihak. Baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Saya melakukan upaya merancang program yang bisa bermanfaat untuk pengembangan PKL kuliner di Solo. Misalnya membantu mereka yang belum punya gerobak, atau keperluan lain yang bisa mendongkrak penjualan mereka,” ujarnya.
Dikatakannya, Solo memiliki beberapa sentra kuliner yang juga warisan dari Presiden Joko Widodo saat menjabat Wali Kota. Ia pun merasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara sekaligus mengembangkannya jika dipercaya menjadi anggota dewan dari Dapil Jateng V yang meliputi Solo, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten.
“Salah satu yang paling terkenal adalah Galabo singkatan dari Gladak Langen Bogan di Jalan Mayor Sunaryo, depan Pusat Grosir Solo, itu dulunya jalan biasa, lalu ditutup khusus untuk pejalan kaki,” ujarnya.
Selain Galabo, masih ada beragam kuliner menarik lainya di Solo seperti Nasi Liwet, Tengkleng dan Sate Kambing, Selat Solo, gudeg ceker, dawet, dan Soto langganan Presiden Jokowi yakni Soto Gading. Selain itu, yang tidak kalah menarik adalah Wedangan yang khas dan tidak ditemukan di kota lain, selain di Solo.
“Jadi dari jenis kulinernya saja sudah menarik, apalagi kalau diatur dengan baik, dipromosikan terus, dan ditingkatkan lagi, memang kita tidak bisa melakukan sendiri, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Eva mengaku, dirinya terus melakukan komunikasi intens dengan asosiasi-asosiasi PKL kuliner dan berembug, bagaimana meningkatkan kualitas dari sajian dan penjualan.
“Kalau kita berkumpul dengan mereka, saling bercerita, diskusi, berbagi pengalaman jadi kita bisa saling memberi input untuk masing-masing peningkatan bisnis,” tuturnya.
Selain meningkatkan tempat-tempat wisata kuliner, lanjut Eva, Kota Solo saat ini sering menjadi pilihan untuk lokasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
”Saya ingin mengusahakan bagaimana kelak ada booth- booth yang disediakan untuk PKL kuliner agar acara tersebut tambah meriah,” tuturnya.
“Kemanapun saya pergi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, saya selalu bawa dan promosikan makanan Solo,” tutur wanita yang juga merupakan Staf Khusus Hubungan Antarlembaga dan Peningkatan Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan ini.
Sementara itu, secara terpisah, Ketua Umun Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Abdullah Mansuri menjelaskan, para pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pedagang kecil yang khususnya bergerak di bidang kuliner.
Perhatian misalnya diberikan dengan menjaga kenyamanan dan juga menata kios pedagang. Menurutnya, saat ini banyak kios pedagang kuliner kaki lima yang belum ditata dengn baik. Pungutan liar  kepada para pedagang juga menjadi salah satu hal yang harus dibenahi.
“Banyak sekali para pedagang ini yang tidak diurus pemerintah daerah. Dibiarkan begitu saja. Mulai dari penataan PKL yang semrawut hingga preman-preman lokal yang menarik pungli ke para pedagang,” ujar Abdullah.
Karena itu dia berharap ada kepedulian kepada para pedagang kaki lima, terutama untuk memperbaiki menajamen kebijakan mengenai pedagang kaki lima. Menurutnya, sektor kuliner di pedagang kaki lima juga belum diurus dengan baik.
“Selama ini kan Pemda mikiirnya yang penting ada pemasukan dari PKL, tetapi tidak pernah ditata,” ucapnya.
Dia mengusulkan, untuk pedagang kaki lima, khusus kuliner diberikan hak dan fasilitas yang sama dengan para pedagang pasar. Misalnya, diberikan hak kios, serta turut dipromosikan sebagai salah satu daya tarik daerah.
“Sebab, potensi usaha kuliner jalanan ini sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Apalagi Indonesia memiliki keragaman kuliner yang bisa menjadi daya tarik,” tandasnya.
Potensi kuliner bagi perekonomian juga ditegaskan Badan Ekonomi Industri Kreatif (Bekraf). Data Bekraf menyebutkan, hingga 40 persen dari pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditopang oleh kuliner.
Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, aspek kebersihan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan lebih baik.
“Di sisi lain, penyajian serta pemasaran juga menjadi hal penting untuk bisa bersaing,” katanya. (*/ardn)