1.000 Koperasi Terlibat di Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono menyampaikan lebih dari 1.000 koperasi telah berperan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok bahan baku.

Untuk memperkuat kapasitas produksi, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

“Kalau SPPG butuh jutaan butir telur maka kapasitas peternakan harus disesuaikan. LPDB siap membiayai, tergantung nilai dan proposal bisnisnya,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (6/11).

Ia menjelaskan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan koperasi untuk pengadaan bahan pangan, serta pengembangan peternakan ayam petelur, ayam pedaging, hingga sapi perah sesuai kebutuhan pasokan SPPG.

Ferry menambahkan, pemerintah juga telah membentuk tim gabungan antara Kemenkop dan Satgas MBG di berbagai daerah untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan pasokan dapur Program MBG.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai dukungan LPDB akan memperkuat koperasi produksi dalam menjaga rantai pasok pangan.

“Dengan dukungan dana LPDB, koperasi-koperasi bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG dan mengamankan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujar Nanik.

Ia menyebut jumlah penerima manfaat MBG kini telah mencapai lebih dari 40 juta jiwa, terdiri dari siswa TK hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Hingga kini terdapat 14.229 SPPG yang menyiapkan hidangan bergizi bagi para penerima manfaat.

Menurut Nanik, penguatan koperasi produksi melalui dana bergulir juga berperan menjaga stabilitas harga pangan. “Jika pasokan melimpah, harga-harga bisa lebih terkendali dan risiko inflasi dapat diminimalkan,” ucapnya.

Sebagai ilustrasi, Nanik menyebut kebutuhan pisang bagi satu SPPG dengan 3.000 penerima manfaat memerlukan lahan sekitar 1,5 hektare. Karena itu, koperasi-koperasi di desa dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok utama program tersebut.