Pemerintah Perkuat Tata Kelola BGN Usai Kasus Keracunan Menu MBG
Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) usai maraknya kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Arahan itu langsung ditindaklanjuti lewat rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9). Rapat dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
“Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi seusai rakor.
Ia menegaskan pemerintah fokus menangani status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG di Bandung Barat, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain.
Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan langkah tegas diambil untuk menjamin MBG aman dan higienis.
“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib bagi setiap penyedia makanan MBG.
“Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tegasnya.
Zulkifli juga meminta Menkes mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS di seluruh Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan MBG secara berkala.
Sementara itu, Tito Karnavian menyebut Kemendagri akan menggelar rapat virtual dengan kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekda pada Senin (29/9) pagi.
“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting… Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” katanya.
Rakor lanjutan dijadwalkan berlangsung Rabu (1/10) untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.