Penyaluran THR ASN pusat capai 94,73 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pusat telah mencapai 94,73 persen. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (19/03), ia menjelaskan bahwa hingga hari kedua pukul 16.00 WIB, pemerintah telah merealisasikan alokasi THR sebesar Rp11,57 triliun kepada 1,91 juta personel. Angka ini mendekati target distribusi yang telah ditetapkan, yakni 2,02 juta penerima.
“Sampai hari kedua pukul 16.00 WIB, untuk penyaluran THR ASN pusat sudah terealisasi Rp11,57 triliun. Jumlah penerima THR 1,91 juta personel. Ini artinya, kami telah merealisasi 94,73 persen dari target 2,02 juta personel,” kata Sri Mulyani.
Penyaluran THR tahun ini mencakup berbagai segmen ASN. Pegawai negeri sipil (PNS) pusat menjadi kelompok penerima terbesar dengan realisasi Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah menerima Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai. Di sektor keamanan, personel Polri memperoleh alokasi Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu anggota, sementara personel TNI menerima Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu anggota. Pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) juga memperoleh distribusi THR sebesar Rp489,93 miliar bagi 146,39 ribu pegawai.
Dari perspektif kelembagaan, implementasi pencairan THR menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Sebanyak 8.826 satuan kerja atau 99,71 persen dari total 8.852 satuan kerja telah menyelesaikan pembayaran, mencerminkan tingkat kepatuhan fiskal yang optimal. Selain itu, 95 kementerian dan lembaga telah merealisasikan anggaran THR secara penuh, mencapai 100 persen dari alokasi yang ditetapkan.
Bagi segmen pensiunan, distribusi THR juga menunjukkan pencapaian signifikan dengan Rp11,57 triliun telah tersalurkan kepada 3,58 juta pensiunan, atau setara 98,18 persen dari total penerima. PT Taspen mengelola pencairan Rp10,19 triliun untuk 3,09 juta pensiunan, sedangkan PT Asabri menyalurkan Rp1,38 triliun untuk 481,86 ribu pensiunan.
Namun, implementasi THR di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi kendala administratif. Hingga saat ini, baru 11 dari 542 pemerintah daerah yang telah menyalurkan THR, atau hanya sekitar 2 persen dari total. Angka ini merepresentasikan nilai realisasi sebesar Rp242,19 miliar untuk 44.532 pegawai.
keterlambatan ini lebih disebabkan oleh faktor regulasi, seperti penerbitan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pencairan anggaran. Ia berharap proses ini dapat segera diselesaikan guna menghindari arus kas yang terhambat bagi pegawai yang berhak menerima THR.
“Untuk daerah, mereka memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR. Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini,” tuturnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp49,4 triliun untuk THR ASN pada tahun 2025. Perkiraan kebutuhan anggaran mencakup Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara itu, Rp12,4 triliun telah dialokasikan untuk pensiunan dan penerima pensiun melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sedangkan kebutuhan untuk ASN daerah diperkirakan mencapai Rp19,3 triliun.
Pemerintah berharap proses penyaluran THR dapat terselesaikan secara tepat waktu. Hal ini bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi para ASN dan pensiunan menjelang hari raya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap konsumsi domestik, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis : Clarissa Setya