Golkar Perkuat Kesiapsiagaan Legislator Daerah Hadapi Bencana
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa rangkaian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi pengingat penting bagi anggota Fraksi Partai Golkar DPRD untuk memiliki sensitivitas yang tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.
“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Partai Golkar menggelar Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 di Jakarta pada 10–12 Desember 2025. Kegiatan ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah terhadap situasi kebencanaan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimtek, Zulfikar menjelaskan bahwa para anggota DPRD Fraksi Golkar dibekali kemampuan menyusun regulasi daerah terkait mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang lebih adaptif terhadap risiko. Mereka juga didorong untuk mengalokasikan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terkendala proses administratif yang berlarut.
Selain itu, peserta mendapat pemahaman mengenai tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan unsur masyarakat. Zulfikar menegaskan bahwa Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang harus diprioritaskan.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujarnya.
Sebagai bentuk empati terhadap warga terdampak, panitia memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Golkar DPRD dari daerah bencana, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para legislator tersebut diminta tetap berada di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” katanya.
Meski peserta disesuaikan, Bimtek tetap digelar untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD Fraksi Golkar dari daerah lain. Tujuannya agar seluruh legislator memiliki pemahaman seragam mengenai urgensi kebijakan kebencanaan dan mampu mendorong praktik legislasi serta penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.
Menutup pernyataannya, Zulfikar menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus berkomitmen memperkuat sistem perlindungan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD, katanya, harus berpihak pada keselamatan warga. Bimtek ini menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi bencana.

