Pemerintah Respons Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Tangani Isu Publik
MEDIATAMA – Pemerintah menegaskan menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu.
Syahganda menyebut sejumlah isu yang disoroti mahasiswa, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum hingga perlindungan HAM, telah menjadi perhatian pemerintah.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Hingga 25 Oktober 2026, penegakan hukum menghasilkan 244 tersangka perorangan dan 14 korporasi berstatus tersangka.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026. Sementara realisasi investasi Januari–September mencapai Rp1.539,2 triliun dengan penyerapan 2,19 juta tenaga kerja langsung.
Pada bidang pendidikan, anggaran meningkat dari Rp757,82 triliun pada 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Pemerintah juga memperluas revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran.
Adapun dalam reformasi hukum, Satgas Penertiban Kawasan Hutan dilaporkan telah menyelamatkan keuangan negara Rp52 triliun dan menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Syahganda menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melindungi HAM, menghormati kebebasan berpendapat, serta membuka dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi,” katanya.
Ia mengakui berbagai capaian tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan. Karena itu, aspirasi mahasiswa tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah.