Tito: Indonesia 2045 Ditentukan Investasi SDM, Bukan Tambang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kunci membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 bukan terletak pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada investasi besar-besaran terhadap modal manusia. “Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital. Kita jangan bangga dengan natural resources,” ujar Tito di Jakarta, Rabu.
Tito membedah paradoks Indonesia, di mana wilayah kaya sumber daya alam justru kerap terjebak kemiskinan. Menurutnya, kepala daerah tidak boleh terbuai kekayaan di bawah tanah, melainkan harus fokus pada kualitas manusia di atasnya. Targetnya jelas: mendorong rakyat naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi agar prediksi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia benar-benar terwujud.
Ia juga menekankan peran negara melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Program strategis seperti Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. “Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan… Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,” kata Tito.
Selain pembangunan manusia, Mendagri menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengkritik praktik penunjukan direksi berbasis kedekatan politik yang berujung kerugian dan membebani APBD. Berdasarkan data Kemendagri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD merugi. “Pilih orang profesional mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan daerah agar tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tak perlu dan mendorong ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Pesan itu disampaikan saat penutupan Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam, yang juga menandai peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID). Langkah ini diapresiasi sebagai upaya konkret mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.