Golkar dan PKS Perkuat Komunikasi dan Kolaborasi di Koalisi Pemerintah
MEDIATAMA – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmen mempererat komunikasi dan memperkuat kolaborasi untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan DPP Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki peran dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil, sebagaimana siaran pers diterima Selasa.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan keputusan PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujarnya.
Al Muzzammil juga menyampaikan keinginan PKS meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan Partai Golkar. Menurut dia, kedua partai memiliki sejumlah kesamaan pandangan mengenai Indonesia yang dapat menjadi dasar kerja sama.
“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.
Bahlil menegaskan Golkar juga berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kerja sama dengan partai-partai koalisi.
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucapnya.
Kedua partai turut membahas sejumlah isu yang dinilai dapat dikerjakan bersama, antara lain dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan sektor energi.
Golkar dan PKS juga mendiskusikan sejumlah poin terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid ditugaskan membahas lebih lanjut format kerja sama kedua partai.