Bamsoet Minta Dugaan Penyadapan Komunikasi Presiden Diusut Tuntas

MEDIATAMA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto segera diusut secara cepat, objektif, independen, dan transparan dengan tetap menjaga rahasia negara.

“Tidak boleh ada siapa pun, setinggi apa pun jabatannya, yang menggunakan kewenangan, teknologi, atau fasilitas negara untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah. Jika terbukti, itu menjadi ujian besar bagi integritas kepolisian dan sistem keamanan informasi negara,” kata Bamsoet dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pelanggaran privasi, melainkan juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Dampaknya dapat meluas pada kerahasiaan agenda Presiden, proses pengambilan keputusan negara, integritas aparat penegak hukum, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meski demikian, Bamsoet mengingatkan agar penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

Ia menegaskan, penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan menyeluruh, termasuk mengungkap celah keamanan yang memungkinkan penyadapan terjadi.

“Jangan berhenti pada siapa yang diduga melakukan penyadapan. Harus ditelusuri bagaimana sistem bisa ditembus, siapa yang memiliki akses, bagaimana pengawasannya, dan mengapa peringatan dini tidak bekerja. Kalau terbukti ada pelanggaran, pelakunya harus diproses hukum dan celah sistemnya segera ditutup agar kejadian serupa tidak terulang,” tuturnya.

Bamsoet mengusulkan lima langkah strategis untuk memperkuat keamanan komunikasi negara. Pertama, Presiden perlu memerintahkan audit menyeluruh terhadap perangkat, akun, jaringan, akses, serta seluruh jalur komunikasi Presiden dan pejabat strategis.

Kedua, seluruh bukti elektronik, rekaman akses digital, perangkat penyadapan, dan data pendukung harus segera diamankan dengan prosedur chain of custody yang ketat. Langkah ini diperlukan untuk mencegah penghilangan atau manipulasi bukti.

Ketiga, proses hukum harus terhindar dari benturan kepentingan melalui pengawasan internal dan eksternal, termasuk oleh Propam Polri, Itwasum Polri, Kompolnas, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengawas terkait.

Keempat, pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan pengawasan penyadapan nasional agar teknologi tersebut hanya digunakan berdasarkan ketentuan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi, politik, maupun perebutan kekuasaan.

Kelima, standar keamanan komunikasi Presiden dan pejabat strategis perlu diperkuat melalui enkripsi, pengamanan berlapis, pembatasan akses, pemantauan ancaman siber, dan pemeriksaan berkala.

Bamsoet juga mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan perkara tersebut sebagai bahan spekulasi politik atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, pengusutan harus berlandaskan fakta dan berjalan melalui mekanisme hukum.

“Penyadapan ilegal merupakan ancaman serius bagi negara hukum. Perkara ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, membenahi institusi, dan melindungi komunikasi strategis negara. Siapa pun yang memegang kekuasaan harus tetap tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kewenangan yang digunakan secara sewenang-wenang,” katanya.