Anggota DPR Desak Pembentukan Pansus Penyadapan
MEDIATAMA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, pengusaha, tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.
Kasus yang diungkap Bareskrim Polri pada Selasa (3/11) tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar ribuan nomor telepon.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Abdullah menilai pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan kasus tersebut diusut secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka.
Menurut dia, DPR perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat, mekanisme penyadapan, pemberi perintah, hingga tujuan dilakukannya aktivitas tersebut.
“Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Abdullah yang akrab disapa Gus Abduh mengatakan pansus juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan politik dan kelembagaan terhadap penanganan kasus tersebut.
Dia menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara dan berbagai kalangan masyarakat berpotensi mengganggu keamanan komunikasi, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, proses hukum perlu dilengkapi pengawasan DPR untuk menelusuri kemungkinan adanya kelemahan regulasi, pengawasan, maupun penyalahgunaan perangkat dan kewenangan penyadapan.
“Pansus harus memastikan apakah penyadapan ini dilakukan atas dasar kepentingan negara atau justru untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun tujuan tertentu yang melanggar hukum. Kita harus membedakan secara tegas penyadapan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara,” ucapnya.
Abdullah mengusulkan agar keanggotaan pansus melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi secara proporsional. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
“Keterlibatan lintas komisi dinilai penting mengingat persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara, komunikasi, teknologi informasi, dan perlindungan hak masyarakat,” kata Abdullah.
Dia juga mengusulkan sejumlah fokus kerja pansus, mulai dari mengungkap jumlah korban dan pihak yang menjadi sasaran penyadapan hingga menelusuri pihak yang menginisiasi, memerintahkan, membiayai, serta menjalankan aktivitas tersebut.
Selain itu, pansus diharapkan menelusuri penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk sumber pengadaan, kepemilikan, akses penggunaan, dan pihak yang mengendalikan sistem tersebut.
Pansus juga perlu memeriksa kemungkinan penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan prinsip perlindungan privasi warga negara.
Abdullah menambahkan, evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia juga perlu dilakukan agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
“Kami meminta agar jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang mengendalikan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah ada pihak lain yang selama ini belum terungkap. Semua harus diperiksa secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.