KPK Dalami Dugaan Bupati Pemalang Minta Uang kepada BUMD
MEDIATAMA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro meminta uang kepada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa lima saksi pada 3 November 2026.
“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan permintaan uang oleh Bupati kepada sejumlah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,” kata Budi di Jakarta, Rabu.
Lima saksi tersebut berasal dari Perumda Air Minum Tirta Mulia, Sekretariat Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Pemalang. Sementara itu, Direktur Utama PT Subang Manis Indo berinisial AAK tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, KPK menetapkan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Pada klaster pertama, Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, diduga meminta uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Haris diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Anom oleh Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang diperbantukan di KPK, bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Keduanya diduga menawarkan pengurusan perkara di KPK dengan memanfaatkan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara.