Airlangga Sebut Akan Ada Perusahaan RI Yang Berinvestasi di AS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa akan ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal.
Namun, ia belum menyebutkan nama perusahaannya karena masih menunggu hasil negosiasi yang berlangsung pada 16–23 April 2025.
“Selain menarik investasi AS ke Indonesia, kita juga akan ada investasi ke AS. Semua bergantung pada hasil pembicaraan nanti,” ujarnya, Senin (14/4).
Airlangga akan memimpin delegasi Indonesia ke Washington DC, termasuk sejumlah menteri dan pejabat tinggi seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Delegasi ini akan bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk dari United States Trade Representative (USTR), Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan AS.
Dalam kunjungan kenegaraan ke Washington DC pada 16–23 April 2025, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah paket negosiasi strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membawa empat agenda utama yang akan dibahas dengan sejumlah pejabat tinggi AS.
Pertama, Indonesia akan mengusulkan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) guna memperkuat fondasi hubungan dagang kedua negara.
Kedua, pemerintah mendorong upaya deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, akan dibahas pula evaluasi terhadap larangan dan pembatasan ekspor-impor barang dari dan ke AS.
Ketiga, Indonesia berupaya meningkatkan impor dan investasi dari Amerika Serikat, termasuk dengan menargetkan tambahan nilai impor sebesar 18–19 miliar dolar AS sebagai bagian dari strategi memperkuat hubungan ekonomi yang seimbang.
Keempat, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendukung peningkatan impor dari AS, antara lain melalui penurunan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di pasar AS.
Penulis : Clarissa Setya