Puan: Tidak Ada Visi Misi Menteri, Hanya Visi Misi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto wajib menjadi acuan seluruh anggota kabinet dalam menjalankan program pembangunan.

“Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” tegas Puan saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menekankan, pembangunan bangsa adalah pekerjaan jangka panjang yang menuntut tekad konsisten dan dukungan politik melalui kebijakan eksekutif. Puan meminta kebijakan antar-kementerian dan lembaga selaras demi memastikan target RPJMN tercapai.

DPR, lanjutnya, akan mengawasi jalannya program agar tepat sasaran dan maksimal.

“DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara—baik politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran—dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Puan.

Sidang paripurna ini juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.