Sebulan Menjabat, Menkeu Purbaya Lakukan Manuver Besar Jaga Ekonomi Tetap Stabil
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bulan pertamanya menjabat sebagai bendahara negara diwarnai banyak tantangan. Namun, ia memastikan kondisi ekonomi nasional masih terkendali.
“Kesannya (jadi Menkeu) menarik. Penuh tantangan, tapi pasti bisa kami kendalikan,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan Prasasti Luncheon Talk di Jakarta, Rabu (8/10).
Purbaya yang dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September lalu itu mengaku tanggung jawab barunya terasa berat. “Rasanya sudah kayak setahun menjabat,” ujarnya sambil bergurau bahwa kini ia “bertemu wartawan setiap hari”.
Dalam waktu sebulan, sejumlah kebijakan strategis langsung ia gulirkan. Salah satunya dengan memindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp200 triliun.
Langkah itu, kata dia, dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas, menurunkan cost of fund, serta mendorong pertumbuhan kredit, konsumsi, dan investasi agar memberi efek berganda bagi ekonomi nasional.
Setelah Himbara, ia berencana menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank pembangunan daerah (BPD).
Di sektor fiskal, Purbaya memutuskan membatalkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun depan. “Kami sudah siapkan strategi lain agar penerimaan negara tetap terjaga dan industri rokok tetap bertahan,” katanya.
Ia juga memperketat pengawasan rokok ilegal dengan menelusuri jalur distribusi, baik di kawasan kepabeanan maupun penjualan daring dan luring.
Sementara itu, untuk mengejar penerimaan pajak yang melambat, Kementerian Keuangan kini menagih tunggakan dari 200 wajib pajak besar dengan potensi Rp60 triliun. “Sudah ada Rp7 triliun yang masuk dari cicilan wajib pajak inkrah,” ujarnya.
Dari sisi belanja, Purbaya memantau ketat serapan anggaran kementerian/lembaga dan berencana merealokasi dana yang tak terserap optimal ke program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, ia juga melakukan penyesuaian terhadap skema transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026. Alokasi TKD ditingkatkan Rp43 triliun menjadi Rp692,99 triliun dari rancangan awal sebesar Rp649,9 triliun.
Langkah-langkah cepat itu menjadi sinyal bahwa di bawah Purbaya, kebijakan fiskal Indonesia akan tetap agresif, namun terkendali.