Haedar Nashir: Wacana Polri di Bawah Kementerian Tak Relevan dengan Semangat Reformasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut Haedar, alih-alih mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Ia menilai perubahan struktural justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, berpandangan bahwa persoalan di institusi negara, termasuk Polri dan TNI, lebih tepat diselesaikan melalui pembenahan internal. “Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan DPR yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan semangat reformasi nasional. “Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” tuturnya.