Menkeu: Satgas Debottlenecking Jadi Kunci Ketahanan di Tengah Krisis Energi
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha (debottlenecking) menjadi bagian penting reformasi struktural untuk menjaga ketahanan nasional, termasuk menghadapi krisis energi.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum IMF-World Bank Spring Meeting yang digelar di Washington, DC.
“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Purbaya.
Ia menilai konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci menjaga ketahanan energi.
Dalam konteks tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan usaha, sekaligus mempercepat reformasi melalui penyederhanaan perizinan dan pengurangan hambatan impor energi.
Menurutnya, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko ketidakseimbangan eksternal, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak sistem keuangan global.
Meski terdampak gejolak global—seperti kenaikan harga energi, biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar—Purbaya menegaskan stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga.
Ia mencatat adanya arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal tetap di bawah 3 persen serta cadangan devisa dalam kondisi memadai.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan kredibilitas makro-finansial Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan global, termasuk menjaga ketahanan energi.
Di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat, namun masih berada dalam asumsi pemerintah.
Kondisi ini dinilai memungkinkan Indonesia menyerap kenaikan harga energi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kelompok rentan maupun melanggar batas defisit fiskal.