Pemerintah Perkuat Sistem Kelistrikan Nasional, Cegah Pemadaman Jawa-Bali Terulang
MEDIATAMA – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar pemadaman listrik di Sistem Jawa-Bali tidak kembali terjadi. Upaya itu dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan pembangkit, serta percepatan transisi energi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan kecukupan pasokan energi primer sesuai kebutuhan sistem kelistrikan.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa setelah gangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional.
“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkuat keandalan sistem listrik nasional, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sementara sistem penyimpanan energi seperti baterai dan PLTA pumped storage menyumbang 10,3 GW atau 15 persen.
“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” kata Qodari.
Selain itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi energi melalui implementasi biodiesel B50 yang resmi berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah,” katanya.