Mendagri Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga Pangan Pemicu Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga pangan, khususnya komoditas primer, yang berpotensi memicu inflasi.

Inflasi nasional Juli 2025 tercatat 2,37 persen (yoy) dengan inflasi bulanan 0,3 persen, naik dari 1,87 persen pada bulan sebelumnya. Angka tersebut masih dalam kisaran ideal 1,5–3,5 persen.

“Paling rendah 1,5, paling tinggi 3,5 itu yang ideal. Ideal bagi menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, menyenangkan juga konsumen,” kata Tito, Selasa (12/8).

Kenaikan inflasi terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 3,75 persen dengan andil 1,08 persen. Komoditas penyumbang terbesar antara lain beras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.

“Artinya, kita harus hati-hati, bahwa makanan minuman menyumbang andil kenaikan inflasi cukup signifikan,” tegasnya.

Tito menyebut Kemendagri memiliki desk khusus yang memantau pengendalian inflasi daerah. Beberapa daerah sudah mengambil langkah, namun ada yang belum.

“Kalau belum dilakukan apa-apa ya kita akan turun ke sana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah, dengan Maluku Utara mencatat tertinggi 32 persen, disusul Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bali. Sebaliknya, Papua Tengah, NTB, dan Papua Barat justru minus.

Di tingkat kabupaten, Penajam Paser Utara, Teluk Bintuni, dan Halmahera Selatan mencatat pertumbuhan tertinggi, sedangkan Kota Bontang, Pangkal Pinang, Kepulauan Anambas, dan Natuna mengalami kontraksi.

“Kita memiliki semua datanya lengkap dan yang minus pun kita tahu,” kata Tito.

Kemendagri, lanjutnya, telah menyiapkan sembilan langkah yang dapat diadopsi Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dilaporkan melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id.