Novita: PPN Ganda Hambat Industri Film, Perlu Reformasi Kebijakan

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda pada industri perfilman berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional. PPN dikenakan sejak tahap produksi hingga distribusi atau ekshibisi, sehingga membebani sineas.

“Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas,” kata Novita.

Ia mendorong reformasi kebijakan pajak agar lebih berpihak pada pertumbuhan industri, bukan justru menekan pelaku kreatif.

Selain itu, Novita menyoroti keterbatasan jumlah layar bioskop yang tidak sebanding dengan produktivitas film nasional. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang jadwal tayang yang merugikan kreator secara ekonomi dan psikis.

Menurutnya, distribusi layar perlu diperluas hingga ke daerah agar akses penonton lebih merata dan tidak terpusat di kota besar.

“Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” katanya.

Ia juga menilai perlunya integrasi industri film dengan sektor pariwisata melalui insentif bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.