Novita Hardini Desak PGN dan Kemenperin Akhiri Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Gas

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan gas nasional. Ia menilai tumpang tindih kebijakan membuat industri padat energi tertekan.

“PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab,” kata Novita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/9).

Novita menyoroti pembatasan volume penyaluran gas dan tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN.

“Pembatasan kuota dan biaya tambahan membuat banyak pelaku industri tercekik. Industri padat energi bahkan sudah kesulitan untuk sekadar bernapas,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, PGN sebagai pelaksana tidak bisa sekadar berdalih keputusan ada di kementerian.

“Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain,” tegasnya.

Novita mengingatkan masa depan industri nasional terancam jika kebijakan gas tidak segera dibenahi.

“Jangan sampai masa depan industri kita hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab,” pungkasnya.