Tiga Polisi Diduga Sadap Presiden hingga Tokoh Politik Sejak 2025
MEDIATAMA – Bareskrim Polri mengungkap tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha sejak 2025 hingga 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Para tersangka juga diduga menghapus catatan aktivitas (log) penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Padahal, penyadapan harus mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Atas perbuatannya, ketiganya dijerat sejumlah pasal dalam KUHP Nasional dan UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Saat ini, ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.