Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan, Siapkan Somasi 3×24 Jam

MEDIATAMA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Ambon, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Bahlil melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku.

Bahlil menanggapi beredarnya berbagai spekulasi di media sosial, termasuk narasi dari seorang pengamat intelijen mengenai keberadaan ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka kasus penyadapan oleh Bareskrim Polri.

Isu tersebut kemudian dikaitkan dengan dirinya karena Bahlil merupakan ketua umum partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan.

Dia menegaskan tidak mengetahui sosok ketua umum partai yang dimaksud dalam narasi tersebut. Namun, informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan WhatsApp mulai mengarah langsung kepada dirinya.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya.

Bahlil meminta kepolisian segera mengusut pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia juga memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak yang telah mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik dan tidak menyebarkan tuduhan yang dapat memperkeruh situasi politik nasional.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” demikian Bahlil.