Ketua Banggar DPR Sarankan RI Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengusulkan agar Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong World Trade Organization (WTO) untuk menstabilkan perdagangan internasional.
Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen serta berbagai tantangan dalam perekonomian domestik.
“Merespons situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil langkah inisiatif, antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan,” kata Said, Jumat (4/4).
Ia menilai bahwa langkah sepihak yang diambil AS berpotensi memicu tekanan ekonomi global. Padahal, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dunia guna mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mengutamakan kepentingan negara adidaya.
“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Said merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia memperkuat perekonomian domestik. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah memastikan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional tetap terjaga.
Jika kebijakan tarif menyebabkan harga produk Indonesia menjadi kurang kompetitif, pemerintah perlu mencari pasar alternatif guna mempertahankan surplus neraca perdagangan.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dapat diterapkan secara efektif dan dipatuhi oleh para eksportir sebagai strategi untuk memperkuat cadangan devisa.
Penguatan kebijakan hedging fund bagi para importir untuk pembayaran impor juga menjadi langkah yang perlu diperhatikan.
Selanjutnya, pemerintah perlu memperluas serta memperdalam skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional.
Di sisi fiskal, diperlukan kebijakan counter-cyclical untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal negara.
Stabilitas pasar saham dan pasar keuangan juga harus dijaga agar semakin inklusif, dengan memperbaiki infrastruktur serta kebijakan yang mendukung daya tarik investasi bagi investor global.
Terakhir, Said menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang transparan, dialogis, dan kredibel, sehingga para pelaku usaha memiliki sumber informasi yang akurat dan dapat diandalkan.