Kemendagri Instruksikan Pemda Percepat Penyediaan Lahan untuk Program MBG
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat penyediaan lahan guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dua pekan lalu, yang meminta pemda mengajukan maksimal 10 opsi lokasi untuk digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
Dalam rapat bersama seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis, Tomsi menekankan pentingnya percepatan pengumpulan data agar program MBG bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah.
“Data tersebut sangat dibutuhkan BGN, karena harus diverifikasi mana lokasi yang layak dan tidak layak,” ujarnya.
Batasan 10 lokasi diajukan untuk memberi alternatif jika suatu lokasi dianggap tidak memenuhi syarat, serta mengantisipasi kemungkinan perubahan dan penyesuaian anggaran.
Tomsi juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pemerintah menargetkan 1.542 dapur MBG sudah terbentuk pada Agustus mendatang. Dapur-dapur ini akan digunakan untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.
Lokasi dapur diupayakan berada sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah.
“Cari titik yang paling strategis,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar lahan dapur MBG berstatus hak pakai dari pemda.
Ia berharap lokasi dapur mencakup sedikitnya 3.000 siswa dengan jarak tempuh maksimal 20 menit.
“Artinya, lokasi ini diharapkan tidak jauh dari kelompok sasaran,” pungkas Tomsi.