Mendagri Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Papua

Mendagri Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan. Menurut Tito, kerap terjadi ketidaksinambungan karena program kementerian dan lembaga tidak diketahui atau tidak selaras dengan agenda pemerintah daerah.

“Sering kali program kementerian dan lembaga tidak nyambung dan bahkan tidak diketahui oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota,” kata Tito saat Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa.

Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi. Ia menekankan komite harus mampu mengorganisasi program kementerian dan lembaga agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan Papua, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan kegagalan program akibat tidak adanya dukungan lanjutan dari daerah. “Misalnya, pemerintah pusat membangun bendungan, tetapi irigasi yang seharusnya dibangun oleh provinsi tidak dilakukan. Akhirnya bendungan hanya menjadi penampungan air dan tidak mengairi sawah,” ujarnya. Karena itu, Tito mendorong agar RAPPP tidak bersifat top down dan membuka ruang umpan balik dari kepala daerah. “Grand desain ini diharapkan tidak bersifat top down,” ucapnya.

Selain harmonisasi, Tito meminta pengawasan dan evaluasi berkala setiap tiga atau empat bulan. “Perlu diawasi. Jika tidak berjalan, apa masalahnya,” tuturnya, seraya menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan langsung masyarakat. “Yang terpenting adalah bagaimana memastikan anggaran tersebut benar-benar mengalir sampai ke bawah,” tegasnya.