Sekjen Golkar: Sistem Multipartai Sederhana Kunci Efektivitas Presidensialisme

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya konsistensi pembangunan sistem politik Indonesia agar selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Menurutnya, sistem multipartai sederhana menjadi prasyarat agar pemerintahan berjalan efektif dan stabil.

“Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” kata Sarmuji di Jakarta, Minggu.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai fragmentasi partai yang berlebihan akan melemahkan efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis. “Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi,” ujarnya.

Dalam konteks itu, Sarmuji menyebut parliamentary threshold sebagai instrumen demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. “Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan, penolakan terhadap ambang batas parlemen berpotensi melahirkan sistem multipartai ekstrem yang tidak sejalan dengan presidensialisme. “Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara,” tuturnya.

Sarmuji menegaskan Partai Golkar berkomitmen mengawal pembangunan sistem politik yang konstitusional dan berorientasi pada penguatan efektivitas pemerintahan nasional.