Alissa Wahid: Pemerintah Harus Bijak Susun Kebijakan Pajak, Libatkan Rakyat

Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengingatkan pemerintah agar bijak dalam membuat kebijakan, khususnya terkait pajak, dengan melibatkan masyarakat.

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,” kata Alissa, Minggu (24/8).

Alissa mencontohkan gejolak di Pati akibat kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, serta aksi serupa di Bone, Sulawesi Selatan, yang menolak kenaikan 400 persen.

Ia menegaskan, demokrasi hanya bisa berjalan jika rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” ujarnya.

Selain soal demokrasi, Alissa juga menyoroti isu ekologi. Menurutnya, industri ekstraktif memperparah krisis iklim di Indonesia.

“Hampir tidak ada pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Banyak masyarakat menjadi korban, jatuh ke lubang tambang, atau tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya keadilan ekologis yang melindungi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam. Dalam Tunas GUSDURian 2025, lanjut Alissa, akan dirumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi di Indonesia.