DPR Fasilitasi Pertemuan Pengelola SPPG dengan Kepala BGN Bahas Moratorium MBG
MEDIATAMA – Pimpinan DPR akan memfasilitasi pertemuan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Senin (5/10) untuk membahas persoalan moratorium dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Presidium Mitra BGN Indonesia dengan pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
“Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium SPPG itu. Pekan depan, pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono,” ujar Saan dalam jumpa pers.
Menurut Saan, pertemuan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pengelola SPPG. Ia memastikan Sudaryono akan hadir dalam pertemuan tersebut agar persoalan tidak berlarut-larut.
“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau tidak, nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Saan bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendengarkan sejumlah aspirasi pengelola SPPG, termasuk keberatan terhadap kebijakan penangguhan operasional dapur.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Sawaluddin Aweng menyebut terdapat 13 ribu SPPG yang belum beroperasi akibat kebijakan moratorium BGN. Menurutnya, setiap pengelola telah menginvestasikan sekitar Rp2 miliar untuk membangun dapur SPPG.
“Kami meminta perlindungan kepada negara melalui pimpinan DPR,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) Wilayah 3T Herwil Junaidi Harefa mendesak pimpinan DPR segera mempertemukan para pengelola SPPG dengan Kepala BGN untuk mencari solusi bersama.
“Kami minta sekarang ini, kami jangan ditunda-tunda lagi,” kata dia.