DPR Minta Program Kampung Nelayan Merah Putih Fokus pada Nelayan Miskin

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dan miskin ekstrem di wilayah pesisir.

“Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 persen atau sekitar 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP agar terbebas dari kemiskinan,” kata Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).

Rina menjelaskan, sebagian besar kelompok miskin pesisir merupakan nelayan kecil. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan pada 2023 mencapai 2,4 juta jiwa, dan 85 persen di antaranya merupakan nelayan kecil.

“Berdasarkan paparan KKP, tahun 2025 akan dibangun 65 lokasi dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang besar ini digunakan tepat sasaran untuk benar-benar menyejahterakan nelayan,” ujar legislator asal Jawa Barat X itu.

Ia menilai nelayan menghadapi tekanan berat akibat perubahan iklim, keterbatasan modal, ketergantungan pada tengkulak, serta minimnya akses pasar dan infrastruktur.

“Program KNMP perlu diiringi intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kebutuhan hidup,” ujarnya.

Rina juga menekankan pentingnya dukungan konkret bagi nelayan berupa kemudahan akses BBM, bantuan alat tangkap, es balok, modal kerja, jaminan harga pasar, hingga pendampingan hilirisasi produk perikanan.

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, kata Rina, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan.

“Tantangan ke depan adalah menjadikan nelayan aktor utama yang ikut menikmati kesejahteraan dari pemanfaatan sumber daya laut,” pungkasnya.