Kemenkes Deteksi 889 Ribu Orang Terkena TB per Maret 2025
Kementerian Kesehatan mencatat 889 ribu kasus tuberkulosis (TB) hingga awal Maret 2025, atau 81 persen dari target deteksi 2024 yang mencapai 1.090.000 orang.
Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, mengatakan jumlah kasus terdeteksi dan pengobatan TB terus meningkat setiap tahun. Pada 2023, dari target 1.060.000 orang, sebanyak 821.200 kasus (77 persen) terdeteksi, dan 722.863 pasien (78 persen) menjalani pengobatan.
“Meskipun dibandingkan 2022-2023 atau tahun sebelumnya ini kita menunjukkan peningkatan, namun ini masih merupakan tantangan untuk bisa mencapai target. Di mana target penemuan kasus itu ditargetkan 90 persen. Jadi 900.000 kasus yang diminta,” kata Ina, Senin (24/3).
Ia juga menyebut target eliminasi TB pada 2024 meliputi 90 persen pengobatan TB sensitif obat (TBSO) dan 80 persen untuk TB resisten obat (TBRO). Saat ini, pencapaiannya baru 84 persen untuk TBSO dan 58 persen untuk TBRO.
Secara nasional, notifikasi TB mencapai 81 persen, dengan Banten tertinggi (112 persen) dan Papua Pegunungan terendah (27 persen).
“Ini untuk pemberian TPT, terapi pencegahan TBC, bagi kontak serumah. Ini yang mencapai target baru Banten, sedangkan sebagai besar provinsi masih di bawah 29 persen pencapaian targetnya,” katanya.
Pada 2024, capaian pemberian TPT di Banten mencapai 67 persen. Ina berharap insidensi TB turun sesuai target global pada 2030, yakni 65 kasus per 100 ribu penduduk. Saat ini, Indonesia masih di angka 388 kasus per 100 ribu penduduk.
“Kemudian untuk treatment coverage diharapkan lebih dari 90 persen, dan success ratenya juga lebih dari 90 persen,” katanya.
Ina menjelaskan, target 2025 dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) untuk eliminasi TB mencakup penemuan 981 ribu kasus, inisiasi pengobatan 95 persen, serta keberhasilan pengobatan 90 persen untuk TB sensitif obat dan 80 persen untuk TB resisten obat.
Untuk mencapai target ini, beberapa langkah dilakukan, seperti penggunaan X-ray dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mempercepat penemuan kasus.
Selain itu, pemerintah mengintegrasikan data TB dengan rumah sakit dan puskesmas karena masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. Dengan integrasi ini, suspek TB bisa segera ditangani.
“Lalu pemberian insentif penemuan di FKTP (Fasilitas kesehatan tingkat pertama), ini kami masih proses,” dia menuturkan.
Mereka juga mengembangkan pengobatan yang lebih efisien, menyingkat durasi dari 18 bulan menjadi 6 bulan.
Selain itu, ada inovasi lain seperti vaksin TB yang ditargetkan selesai pada 2027, rumah sakit khusus untuk TBRO dan TBSO, serta keterlibatan komunitas dalam edukasi dan pencegahan TB.