Komisi I DPR: Peluncuran GovTech Jadi Langkah Besar Menuju Pemerintahan Digital Modern
MEDIATAMA – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai rencana peluncuran Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 menjadi langkah besar menuju pemerintahan digital yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Menurut Nurul, transformasi digital pemerintahan merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat,” kata Nurul di Jakarta, Rabu.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi lompatan besar dalam reformasi birokrasi yang selama ini masih menghadapi persoalan tumpang tindih data dan layanan publik yang belum terintegrasi.
Nurul mengatakan penerapan AI di lingkungan pemerintahan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, hingga memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara.
“AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan GovTech tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarlembaga, serta penguatan keamanan siber juga menjadi faktor penting.
“Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Nurul mencontohkan sejumlah negara yang telah berhasil menerapkan sistem pemerintahan digital, seperti Estonia, Singapura, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Namun, menurutnya, Indonesia perlu mengembangkan model GovTech yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, dan kondisi geografis.
“Indonesia tentu tidak harus meniru sepenuhnya negara lain. Kita perlu membangun model GovTech yang sesuai dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan GovTech secara nasional pada Oktober 2026.
Luhut menyebut proyek percontohan GovTech saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan menerima laporan hasil pelaksanaan proyek tersebut pada akhir Juli 2026 sebelum diterapkan secara nasional.