Komisi II DPR Minta Pejabat Perbaiki Komunikasi Publik Usai Ricuh di Pati

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta para pejabat memperbaiki komunikasi publik, terutama dalam isu sensitif. Hal ini merespons unjuk rasa besar-besaran terhadap Bupati Pati, Sudewo.

“Pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah pelajaran bahwa hubungan kepala daerah dan rakyat tidak boleh berjarak,” kata Rifqinizamy, Kamis (14/8).

Ia menilai demonstrasi yang terjadi sebagai bentuk kekecewaan warga yang tak bisa menyampaikan aspirasi melalui jalur formal.

“Itu luapan rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi yang normal,” ujarnya.

Rifqinizamy memahami rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen sebagai upaya meningkatkan PAD, namun menilai komunikasi yang buruk memicu kemarahan publik. Ia mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan kebijakan.

“Kalaupun daerah belum mampu membiayai program karena keterbatasan APBD, sampaikan apa adanya ke masyarakat,” jelasnya.

Ia juga meminta data APBD dibuka ke publik agar warga mengetahui kondisi keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mengakui situasi ini jadi pembelajaran.

“Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” katanya.

Sebelumnya, ratusan ribu massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan menuntut Sudewo mundur. Aksi sempat ricuh saat Sudewo muncul di tengah kerumunan. Massa melempar sandal dan botol ke arah bupati sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Sebanyak 11 orang ditangkap karena diduga memprovokasi kerusuhan.