Komisi XIII Setujui Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Rp158,5 Miliar
MEDIATAMA – Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp158,545 miliar.
Jumlah tersebut meningkat Rp25 miliar dari alokasi awal sebesar Rp133,545 miliar. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan tambahan anggaran diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
“Komisi XIII DPR RI menyetujui hasil pembahasan Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 yang semula sebesar Rp133.545.823.000 dengan tambahan anggaran Rp25.000.000.000, sehingga Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp158.545.823.000,” kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan hasil pembahasan, pagu Komnas HAM meningkat dari Rp94,237 miliar menjadi Rp111,537 miliar. Sementara pagu Komnas Perempuan naik dari Rp39,308 miliar menjadi Rp47,008 miliar.
Willy mengatakan hasil persetujuan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sebagai bagian dari proses penetapan APBN 2027.
Komisi XIII juga meminta pendalaman bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memastikan program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan nasional serta penggunaan tambahan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.
“Komisi XIII DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai pelaksana fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI guna memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Komisi XIII menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran seluruh lembaga mitra kerja untuk selanjutnya diproses dalam pembahasan APBN 2027 bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.