KPR FLPP Jadi Andalan Pemerintah Sediakan Rumah Pertama untuk Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai jalan menuju kepemilikan rumah pertama.
“Daripada uangnya habis untuk keperluan lain, lebih baik dialokasikan untuk beli rumah. Harga tanah dan bahan bangunan makin naik,” kata Ara, Senin (14/7).
Program KPR FLPP, kata dia, merupakan bagian dari komitmen prorakyat Presiden Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah. Fasilitas ini menawarkan uang muka ringan hanya 1 persen, bunga tetap 5 persen, cicilan terjangkau, dan asuransi jiwa bagi debitur.
Tak hanya itu, rakyat juga dibebaskan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan rumah yang layak huni,” ujar Ara.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat, hingga pertengahan tahun ini, dana FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah.
Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, yakni 29.856 unit senilai Rp3,738 triliun. “Ini menunjukkan kebutuhan hunian bagi masyarakat Jawa Barat masih sangat besar,” kata Heru.
Ara pun berharap peran BP Tapera dan bank penyalur, seperti Bank BJB, semakin kuat untuk memperluas akses perumahan bagi rakyat.