Mendagri: Pilkada Langsung Tidak Menjamin Kepala Daerah yang Baik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak otomatis melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

 

“Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis.

 

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menanggapi kajian sistem Pilkada setelah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap KPK. Menurut Tito, kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah.

 

“Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah,” katanya.

 

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah diusulkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

 

“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

 

Usulan itu disampaikan Bahlil dalam acara doa bersama HUT ke-61 Golkar yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah pejabat dan pimpinan parpol.

 

Bahlil juga menyebut pembahasan RUU terkait Pilkada akan dimulai tahun depan dengan melibatkan berbagai pihak.

 

“Ini agar pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ujarnya.

 

Menurut Bahlil, penyusunan UU Politik harus mengakomodasi aspirasi seluruh pihak agar tidak menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.