Menko Airlangga Pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Bukan TNI Aktif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama, bukan merupakan anggota TNI aktif, melainkan telah berstatus purnawirawan.
“Purnawirawan, jadi tidak ada masalah menjabat,” ujar Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (23/5).
Djaka sebelumnya adalah Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat dan menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN). Kini, ia dipercaya mengisi posisi strategis sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Pelantikan Djaka berlangsung dalam rangkaian pelantikan 22 pejabat eselon I yang dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan pentingnya peran pimpinan tinggi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan tata kelola keuangan negara.
“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5). Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur kelembagaan dan percepatan transformasi kelembagaan Kemenkeu untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks.
Heru Pambudi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, sementara Febrio Nathan Kacaribu dipercaya kembali menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi Dirjen Anggaran diisi oleh Luky Alfirman, dan Dirjen Pajak kini dijabat oleh Bimo Wijayanto.
Dalam posisi strategis lainnya, Djaka Budhi Utama dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan pejabat sebelumnya. Astera Primanto Bhakti dipercaya kembali memimpin Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Rionald Silaban tetap menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara. Askolani melanjutkan tugasnya sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.
Suminto menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sedangkan Masyita Cristalline dilantik sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Di posisi pengawasan internal, Awan Nurmawan Nuh menjabat sebagai Inspektur Jenderal.
Suryo Utomo kini menjabat sebagai Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan, sementara Andin Hadiyanto memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Dalam jajaran staf ahli, pelantikan meliputi Iwan Djuniardi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Dwi Teguh Wibowo diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, dengan Mochamad Agus Rofiuidn sebagai Staf Ahli Bidang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan Sudarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.
Pelantikan juga mencakup Parjiono sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Arief Wibisono sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas negara, serta berharap para pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.
Penulis : Clarissa Setya