PDIP Tegaskan Dukungan Palestina Berbasis Konstitusi dan Dasasila Bandung
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap emosional, melainkan amanat konstitusi dan hukum internasional, termasuk Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa pada 1955, sebanyak 29 negara telah menandatangani komunike politik yang mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.
“Sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai,” kata Hasto dalam seminar nasional di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, melalui KAA 1955, Indonesia tampil sebagai “mercusuar keadilan” dengan rekam jejak sejarah yang kuat dalam membela kemanusiaan dan menolak penindasan antarbangsa.
Ia menilai tanpa pijakan sejarah, diplomasi Indonesia akan kehilangan arah. Karena itu, narasi pembebasan bagi bangsa tertindas harus tetap menjadi inti politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, Hasto menyebut pemikiran geopolitik Soekarno, yakni konsep Progressive Geopolitical Co-existence, masih relevan untuk meredam konflik global.
Konsep tersebut menekankan koeksistensi damai sekaligus perjuangan progresif untuk keadilan sosial dunia.
Ia menegaskan sejarah harus menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai subjek dalam hubungan internasional.
Selain itu, kerja sama Asia-Afrika dalam Dasasila Bandung dinilai perlu diaktualisasikan kembali untuk menghadapi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi global.
“Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif. Beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Inilah yang harus kita jalankan hari ini agar tidak lagi bergantung pada kekuatan asing,” tutur Hasto.