Pemerintah Siapkan Strategi Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, tingginya suku bunga di negara-negara maju, serta melambatnya perdagangan dunia, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang mencakup langkah jangka pendek dan menengah. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan tetap berada di kisaran 5 persen pada tahun 2025.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah optimistis menghadapi situasi global dengan strategi yang adaptif dan terukur.
“Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang,” ujarnya, Jumat (16/5).
Dalam jangka pendek, pemerintah memprioritaskan penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Langkah ini ditempuh melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran, serta pemberian subsidi transportasi dan listrik kepada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, percepatan belanja negara turut digencarkan guna memperkuat stimulus fiskal.
Pemerintah juga mempermudah iklim usaha melalui deregulasi perizinan dan rencana revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM). Di bidang pembiayaan, perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), peluncuran Kredit Investasi Padat Karya, serta dukungan pendanaan bagi UMKM dan koperasi terus diperkuat.
Di sektor perdagangan, Indonesia mendorong penyelesaian perjanjian strategis seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), serta aktif terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Asia Pasifik (CPTPP). Pemerintah juga memperluas penetrasi ekspor ke pasar non-tradisional seperti negara-negara BRICS. UMKM berorientasi ekspor mendapatkan dukungan melalui fasilitasi dan promosi dagang.
Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mempercepat pembentukan Satuan Tugas Deregulasi yang bertugas mengurai hambatan perizinan ekspor-impor serta mempercepat transformasi ekonomi. Paket deregulasi ini juga mendukung langkah Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Untuk jangka menengah, pemerintah mendorong hilirisasi industri, khususnya pada komoditas strategis seperti nikel dan bauksit. Pengembangan kawasan industri terintegrasi menjadi bagian dari strategi ini, guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru.
Transformasi digital turut menjadi prioritas pemerintah melalui pemerataan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas startup, serta digitalisasi UMKM dan layanan publik.
Di bidang energi, Indonesia berkomitmen membangun ekosistem kendaraan listrik dan memperluas proyek energi bersih. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh yang telah memperoleh pendanaan sebesar 499 juta dolar AS dari Asia Zero Emission Community (AZEC).
Haryo menegaskan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan kerja sama semua pihak. “Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan strategi jangka menengah yang visioner, pemerintah yakin pemulihan ekonomi nasional akan terus menguat,” tutupnya.
Penulis : Clarissa Setya