Pigai Nilai kebijakan Jabar Bagus Kirim Siswa Nakal ke Barak
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan yang positif.
“Saat Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan ini, saya anggap itu bentuk pendidikan yang baik,” ujarnya usai mengisi Kuliah Umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Sabtu (10/5).
Menurut Pigai, kebijakan ini merupakan langkah menyiapkan generasi muda. Mengirim siswa ke barak militer dinilainya efektif membentuk mental, karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab, tanpa melanggar HAM.
“Pertanyaannya, apakah pendidikan ini baik atau tidak? Dalam konstitusi, pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan berkualitas yang membentuk karakter, moral, dan disiplin,” tegasnya.
Menanggapi penolakan dari Komnas HAM dan sejumlah pakar psikologi, Pigai justru mempertanyakan dasar penolakan tersebut. Menurutnya, selama tidak ada kekerasan fisik, pendidikan semacam ini sah-sah saja.
“Yang dilarang adalah kekerasan fisik. Selama tidak ada itu, pendidikan seperti ini tetap valid,” katanya.
“Komnas HAM pakai dasar apa? Selama tidak mengganggu fisik, pendidikan itu sah di mana pun di dunia ini,” tambahnya.
Pigai menekankan bahwa barak militer hanya digunakan sebagai lokasi belajar, bukan menjadikan TNI sebagai tenaga pendidik.
“Seperti halnya aula yang digunakan untuk seminar, pernikahan, atau wisuda, ini hanya soal tempat,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini bagian dari persiapan membangun sumber daya manusia unggul menyambut Indonesia Emas 2045.
“Kita harus menyiapkan generasi berpengetahuan luas, terampil, beretika, dan bermental kuat untuk menghadapi era global pada 2035 dan seterusnya,” pungkasnya.
Penulis : Clarissa Setya