Prabowo: Rakyat Mendambakan Pemimpin yang Jujur dan Bekerja untuk Kepentingan Masyarakat

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026 saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 dibuka,” kata Prabowo.

Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah memahami perannya sebagai pemimpin rakyat. Menurutnya, rakyat pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan harmonis.

“Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang,” ujarnya.

Prabowo menilai Rakornas menjadi momentum penting karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah. “Ini adalah harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penyelenggara Rakornas, serta menekankan pentingnya forum tersebut untuk memperkuat semangat bersama seluruh jajaran pemerintahan.

Kepala Negara juga menyinggung pandangan pihak luar negeri yang meragukan Indonesia mampu bersatu dalam keberagaman. “Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa bisa berkumpul, bisa bersatu,” kata Prabowo.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diikuti sekitar 4.473 peserta dari unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPRD, serta Forkopimda, dan digelar untuk memperkuat sinergi kebijakan pusat–daerah serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.