Puan Minta Pedoman Khusus Atasi Lonjakan Kasus Perundungan di Sekolah

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya pedoman khusus untuk menangani perundungan yang trennya terus meningkat di Indonesia. Ia menyebut rangkaian kasus kekerasan di sekolah sudah menjadi alarm nasional.

 

“Ini merupakan alarm nasional bahwa kekerasan di lingkungan sekolah telah mencapai tahap yang fatal, bukan lagi sekadar perilaku bermasalah antar siswa,” kata Puan di Jakarta, Selasa, saat dikonfirmasi terkait Hari Guru Nasional 2025.

 

Puan menyoroti bahwa sejumlah kasus perundungan kini berujung pada luka berat, trauma psikologis, hingga kematian. Ia menyebut lemahnya pengawasan sekolah, kurangnya pendampingan karakter, serta paparan negatif dari dunia digital sebagai faktor pemicu.

 

Menurutnya, guru memegang peran penting dalam pencegahan—mulai dari pendidikan karakter, pemantauan interaksi siswa, hingga membangun budaya sekolah yang aman dan inklusif. Namun, ia menekankan beban itu tidak boleh ditanggung guru seorang diri.

 

“Negara dan sekolah harus menghadirkan sistem yang mendukung,” ujarnya.

 

Puan juga menyampaikan duka mendalam atas kasus perundungan yang menewaskan siswa di Tangerang Selatan dan siswa SD di Wonosobo. Ia mendorong penanganan lanjutan dengan penegakan hukum yang tetap mengacu pada prinsip peradilan anak.

 

“Eskalasi kasus perundungan, dari kekerasan verbal, intimidasi sosial, hingga penganiayaan fisik yang menyebabkan kematian adalah bukti bahwa sistem perlindungan anak di sekolah kurang bekerja dengan baik,” katanya.

 

Ia menegaskan negara harus hadir dengan langkah korektif yang menyeluruh, bukan sekadar seremonial. Keselamatan anak, tegasnya, merupakan tanggung jawab negara.

 

“Tentunya termasuk peran guru agar semakin dimaksimalkan untuk mencegah aksi-aksi perundungan di lingkungan pendidikan,” ujar Puan.