Terealisasi Rp2,3 triliun, Kemenkeu Minta BGN Percepat Belanja MBG
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga 29 April 2025 baru terealisasi Rp2,3 triliun.
“Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG,” ujarnya, Rabu (30/4).
Ia menjelaskan, hingga Februari, realisasi belanja MBG baru Rp300 miliar. Dengan demikian, penyaluran Maret dan April mencapai Rp2 triliun, masing-masing sekitar Rp1 triliun per bulan.
“Ini tentunya akan terus meningkat,” tambahnya.
Per 29 April 2025, jumlah penerima manfaat mencapai 3,27 juta orang, terdiri dari: pra-SD 178.679, SD/MI 1.415.746, SMP/MTs 935.014, SMA/MA/SMK 691.857, pondok pesantren 16.393, SLB 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 orang.
Jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai 1.102 unit.
Suahasil menambahkan, alokasi anggaran MBG direncanakan meningkat dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV. Penambahan ini untuk menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perluasan target dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta penerima, dengan 32 ribu SPPG beroperasi.
“Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena penerima akan bertambah di kuartal IV. Anggarannya kami siapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Depok, Jawa Barat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar dampak program terasa maksimal. Ia menyarankan penguatan implementasi melalui business process review dan audit rutin oleh BPKP.
Luhut menekankan, ekosistem program harus ditopang oleh tata kelola transparan, partisipasi masyarakat, serta data yang akurat dan konsisten.
Dengan pelibatan publik dalam pengawasan, rantai pasok diharapkan tetap terjaga, kebocoran dicegah, dan manfaat program tersalurkan tepat sasaran.
Penulis : Clarissa Setya