Wagub Aceh: Keadilan Jadi Fondasi Perdamaian yang Berkelanjutan
MEDIATAMA – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan kebijakan yang berkeadilan menjadi fondasi perdamaian Aceh secara berkelanjutan. Ia juga meminta berbagai persoalan yang masih tersisa diselesaikan melalui musyawarah dan dialog.
“Kita meyakini keadilan adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Berbagai persoalan yang masih tersisa perlu diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan saling percaya,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh dalam kegiatan peringatan Hari Damai Aceh ke-21 bertajuk “Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan, dan Bermartabat Dalam Kerangka NKRI” yang diselenggarakan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Balai Meuseuraya Aceh, Kota Banda Aceh.
Dek Fadh mengatakan perdamaian Aceh yang berlangsung 21 tahun lalu melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, pada 2005 menjadi catatan penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai.
“Kesepakatan ini menjadi ikhtiar luhur untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, dan membuka masa depan Aceh yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat Aceh saat ini mengenang perjalanan tersebut dengan menghormati para syuhada dan seluruh pihak yang telah berkontribusi, sekaligus meneguhkan tekad menjaga dan mewariskan perdamaian kepada generasi mendatang.
Selama 21 tahun, lanjut Dek Fadh, perdamaian telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih tenang, membangun ekonomi, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat demokrasi.
Pengalaman tersebut menjadikan Aceh sebagai contoh penyelesaian konflik secara damai yang mendapat perhatian dunia. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus merawat perdamaian sebagai warisan bagi generasi mendatang sekaligus sumbangsih Aceh bagi perdamaian dunia.
“Karena itu, perdamaian harus terus diisi dengan keadilan dan kesejahteraan melalui penguatan reintegrasi, pemberdayaan ekonomi, pemulihan korban konflik, serta pelaksanaan amanat MoU Helsinki dan Pemerintahan Aceh (UUPA),” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tokoh perdamaian, mediator, tim perunding di Helsinki, Finlandia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam melahirkan perdamaian Aceh.
“Jasa dan pengabdian mereka akan selalu tercatat dalam sejarah Aceh dan menjadi amal kebajikan bagi generasi mendatang. Atas nama pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih,” demikian Fadhlullah.