Yan Mandenas Desak Penertiban Tambang Ilegal di Papua
Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serius menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal penertiban tambang ilegal.
Yan menyoroti maraknya praktik tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
“Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka secara terang-benderang tambang ilegal yang masih marak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yan di Jakarta, Sabtu (16/8).
Ia menyebut beberapa lokasi yang masih beroperasi, di antaranya Kampung Wasirawi, Kabupaten Manokwari; Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen; tambang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan; serta tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Yan menekankan pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus berpihak pada rakyat.
“Semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi,” tegasnya.
Ia juga menuding adanya indikasi pembiaran oleh aparat maupun kementerian terkait.
“Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum tertentu. Salah satu konflik di daerah bahkan dipicu perlindungan terhadap tambang-tambang ilegal,” ungkap Yan.
Meski begitu, ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam menata ulang tata kelola SDA. Yan berharap momentum HUT ke-80 RI menjadi titik balik penertiban besar-besaran tambang ilegal.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tambang ilegal, termasuk anggota koalisi. Ia menyebut terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, di mana potensi kekayaan yang dihasilkan dilaporkan minimal Rp300 triliun,” tegas Prabowo.