DPR Sebut Alih Status PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Jawab Aspirasi
MEDIATAMA – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat.
“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kepastian kerja sekaligus perlindungan hak bagi aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik.
“Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Khozin mengingatkan agar perubahan status tidak hanya menjadi kebijakan administratif. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memastikan peningkatan status diikuti dengan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja.
“Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah pusat segera menyiapkan aturan teknis dan mekanisme pemenuhan hak finansial pegawai. Kejelasan prosedur diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan masalah administrasi di daerah.
Khozin memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal proses pengalihan status tersebut hingga mulai diterapkan pada Januari 2027.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Selain itu, PPPK juga disepakati dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.