Pemerintah Putuskan PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu
MEDIATAMA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah memutuskan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dari berbagai sektor menjadi PPPK penuh waktu.
Keputusan tersebut mencakup tenaga pendidik, dosen, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi pemerintah dan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah sebelumnya yang mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu.
Prasetyo menambahkan, PPPK yang diangkat menjadi penuh waktu juga memiliki kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan pemberian perlakuan khusus dalam proses seleksi tersebut, terutama terkait persyaratan batas usia.
“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi bersama pemerintah tersebut merupakan upaya menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada parlemen.
Dia menegaskan DPR akan terus menampung dan memperjuangkan penyelesaian persoalan masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah.
“DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR,” kata Dasco.