Realisasi Bansos Capai Rp43,6 Triliun hingga April 2025

Pemerintah telah merealisasikan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun hingga 30 April 2025, atau setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja bansos telah mencapai Rp43,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025, Jumat (23/5).

Realisasi tersebut meningkat Rp4,7 triliun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau tumbuh 12,1 persen. Namun, akselerasi ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang naik Rp13 triliun dari Februari ke Maret.

Kenaikan terbesar tercatat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang mencapai Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta, naik sekitar Rp3,8 triliun dari bulan sebelumnya.

Bansos Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga meningkat Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun untuk 798,2 ribu mahasiswa.

Sementara itu, realisasi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) masih stagnan di angka Maret, masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

Menurut Suahasil, penyaluran ketiga program tersebut masih tertahan karena pemerintah menunggu validasi penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara per April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, naik Rp185,9 triliun dari Maret yang sebesar Rp620,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun (21,9 persen) dan belanja non-K/L Rp293,1 triliun (19 persen).

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

Sementara itu, pendapatan negara hingga April tercatat Rp810,5 triliun, menghasilkan surplus APBN sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.