BTN Dukung Percepatan Program Rumah Layak Huni

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi salah satu mitra utama dalam mendukung program rumah layak huni bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan, Kementerian PKP dan BTN menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu (18/6).

“BTN adalah pihak yang paling memahami sektor perumahan. Saya harap BTN juga bisa berbagi pengetahuan dan pemahaman soal pembangunan lain, agar proses teknis dan pembiayaan bisa berjalan lancar,” ujar Ara.

Ia menambahkan bahwa BTN, BP Tapera, dan lembaga lain telah memiliki ekosistem masing-masing. Karena itu, proyek pembangunan 3 juta rumah perlu dikembangkan sesuai peran masing-masing untuk mewujudkan hunian layak bagi rakyat.

“Kita punya misi besar. Setiap pihak harus memperkuat ekosistemnya sendiri,” ucapnya.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menargetkan pembangunan 100 ribu rumah hingga akhir Juni, dan 220 ribu rumah sampai Desember 2025. Meski tidak mudah, ia menegaskan komitmen BTN untuk memenuhi target.

“Situasinya tidak mudah, tapi kami serius. Saya sudah perintahkan kantor wilayah menempatkan satu orang di tiga lokasi proyek. Baik rumah subsidi maupun nonsubsidi, semua akan dieksekusi,” kata Nixon.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi telah disalurkan melalui skema Tapera dan FLPP.

Untuk periode 1 Januari hingga 16 Juni 2025 saja, realisasi mencapai 149.640 unit rumah. Capaian ini menunjukkan pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan sistematis, inklusif, dan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.